Ingetindonesia.com,Jakarta– Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, mendesak pemerintah pusat maupun daerah memperkuat tata kelola sampah serta membangun sistem peringatan dini banjir nasional. Desakan itu merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi musim hujan ekstrem 2025–2026 yang dinilai berpotensi memperparah krisis sampah, seperti yang terjadi di Bali.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” ujar Jamaludin dalam keterangan pers, Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan diperkirakan terjadi dalam dua gelombang besar: di Sumatera dan Kalimantan pada November–Desember 2025, serta di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada Januari–Februari 2026.
Jamaludin menegaskan kerugian akibat banjir tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga merugikan sektor ekonomi dan sosial. Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai disebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.
“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026 agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon,” tegasnya.
Sebagai contoh, Jamaludin menyinggung pilot project pengelolaan sampah di Lapas Nusakambangan yang berhasil mencapai status zero waste dengan mesin insinerator. Menurutnya, model ini bisa direplikasi di daerah lain. Bahkan, Pemkab Cilacap disebut berencana mengirim sampah ke Nusakambangan untuk dikelola.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mempercepat investasi pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah. “Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang modern dan ramah lingkungan,” imbuhnya.
Dampak Banjir Bali
Sebelumnya, BNPB mencatat banjir besar di Bali menelan korban jiwa sebanyak 18 orang dengan 6.309 KK terdampak. Kerugian material mencakup 520 fasilitas umum rusak, 3 jembatan putus, 23 titik jalan rusak, 82 penyengker jebol, dan 194 unit rumah rusak.
“Di Kota Denpasar tercatat 474 fasilitas umum rusak, sementara Kabupaten Jembrana paling terdampak pada rumah warga dan infrastruktur jalan. Di Karangasem, satu jembatan putus, 47 rumah rusak, dan 14 bendungan terdampak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
BNPB mengimbau masyarakat serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi banjir dalam beberapa hari ke depan.
