Ingetindonesia.com,Jakarta- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.
Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa pagi (15/7/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. Ia didampingi kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Keduanya enggan memberikan keterangan kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.
Pemeriksaan kali ini merupakan kelanjutan dari proses klarifikasi terhadap kapasitas Nadiem sebagai menteri saat proyek tersebut dijalankan. Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa pada Senin, 23 Juni 2025, selama sekitar 12 jam, namun sempat absen dalam jadwal pemeriksaan pada 8 Juli 2025, dan meminta penjadwalan ulang.
Menurut Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, penyidik mendalami pengetahuan dan peran Nadiem dalam penggunaan anggaran jumbo tersebut. “Bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp 9,9 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook ini,” ujarnya.
Salah satu fokus pemeriksaan adalah rapat teknis pada 6 Mei 2020, yang diduga menjadi titik awal keputusan pengadaan Chromebook, meski kajian teknis sebelumnya di bulan April 2020 menyebut Chromebook tidak efektif.
“Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat bulan Mei 2020. Padahal kajian teknis sudah dilakukan sejak April, dan pada akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan pada Juni atau Juli,” tambah Harli.
Dampak pada Keuangan Negara
Proyek pengadaan Chromebook yang kini tengah diusut ini bernilai fantastis, mencapai hampir Rp 10 triliun, dan ditujukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19. Namun, dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan proses pengadaan yang tidak transparan membuat kasus ini menjadi sorotan utama, baik secara politik maupun finansial.
Jika terbukti terjadi korupsi dalam proyek ini, maka negara berpotensi mengalami kerugian besar dan kepercayaan publik terhadap kebijakan transformasi digital pendidikan pun terancam. Selain itu, pengungkapan kasus ini menjadi sinyal bagi pelaku industri pengadaan barang dan jasa bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran negara akan terus diawasi.
Pemeriksaan lanjutan terhadap Nadiem dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam proses ini diharapkan bisa memberi kejelasan hukum serta akuntabilitas penggunaan APBN, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional di sektor pendidikan.
