Ingetindonesia.com,JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Pelantikan berlangsung di Aula Juanda, Gedung Juanda I Lantai Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Pelantikan 14 pejabat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2026, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyampaikan sejumlah arahan kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya penguatan kinerja masing-masing unit dalam mendukung pengelolaan keuangan negara.
Suahasil Tekankan Target Penerimaan Pajak
Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Suahasil menekankan pentingnya pencapaian target penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang kredibel dan adil.
Menurutnya, DJP perlu mampu memahami perkembangan ekonomi nasional serta perilaku wajib pajak sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil dapat lebih tepat.
“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan,” ujar Suahasil.
Sementara untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Suahasil meminta pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. DJBC juga diminta mampu membaca pola pelanggaran agar pencegahan dapat dilakukan sebelum pelanggaran terjadi.
“Dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita nantinya mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga adalah fungsi Kementerian Keuangan mengumpulkan penerimaan, dan juga memiliki fungsi Kementerian Keuangan untuk melakukan pembinaan terhadap usaha masyarakat, terutama yang berorientasi kepada ekspor,” katanya.
Suahasil juga mengingatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melihat APBN sebagai instrumen anggaran yang dapat turut menggerakkan perekonomian.
Pengelolaan kas negara, kata dia, harus semakin presisi sehingga belanja negara dapat direalisasikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretariat KSSK diminta berperan dalam memperkuat koordinasi antaranggota KSSK. Koordinasi tersebut juga perlu melibatkan Danantara yang mulai diikutsertakan dalam sejumlah rapat KSSK.
Daftar 14 Pejabat yang Dilantik Suahasil
Berikut daftar 14 pejabat yang dilantik Menteri Keuangan Suahasil Nazara:
- Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
- Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan.
- Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DI Yogyakarta.
- Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara.
- Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.
- Agus Amiwijaya sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai.
- Estty Purwadiani Hidayatie sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.
- Adhang Noegroho Adi sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku.
- Galih Elham Setiawan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.
- Evy Mulyani sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Panca Putra Jaya sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat.
- Herman Saherudin sebagai Pejabat Ex-Officio Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- Ayu Sukorini sebagai Pejabat Ex-Officio Direktur Asesmen Pasar Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Lembaga Keuangan lainnya.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan jajaran Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, serta koordinasi stabilitas sistem keuangan.
