Ingetindonesia.com,JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil mengungkap adanya dugaan penguntitan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, beberapa hari sebelum ia menjadi korban penyiraman air keras. Jejak penguntitan tersebut, ditambah rekaman kamera pengawas (CCTV), dinilai menjadi bukti kuat yang seharusnya memudahkan aparat kepolisian mengungkap pelaku.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan pihaknya menemukan indikasi Andrie telah diikuti sejak beberapa hari sebelum kejadian.
“Kami punya bukti. Kami menelusuri Andrie diintai beberapa hari ini, dari rumah, tempat-tempat berkunjungnya, kemarin seharian dari Celios, kemudian dari YLBHI sudah diikuti. Orang-orangnya jelas semua terekam di CCTV. Jadi, kami pun punya hak untuk mengungkapkan ini ke depan kalau kemudian kepolisian lambat,” ujar Isnur dalam konferensi pers di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Andrie Yunus disiram air keras setelah melakukan perekaman podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di kantor YLBHI Jakarta pada Kamis (12/3/2026) dini hari. Sekitar pukul 23.37 WIB, saat mengendarai sepeda motor di Jalan Salemba I menuju Jalan Talang, ia diserang oleh pelaku yang datang dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor.
Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar sekitar 24 persen pada tubuhnya dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Sebelum datang ke kantor YLBHI untuk merekam podcast, Andrie diketahui meninggalkan kantor KontraS sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghadiri pertemuan di kantor Center of Economic and Law Studies (Celios). Pertemuan itu membahas tindak lanjut laporan investigasi Komisi Pencari Fakta terkait Aksi Agustus 2025.
Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat sipil dan akademisi, di antaranya Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, Gomar Gultom dari Gerakan Nurani Bangsa, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, serta pakar hukum tata negara Bivitri Susanti.
Isnur menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan kepolisian sejak Kamis malam agar segera melakukan penyelidikan. Menurutnya, dengan bukti rekaman CCTV dan jejak penguntitan, aparat penegak hukum seharusnya dapat dengan cepat mengungkap pelaku.
“Pertanyaannya, beranikah kepolisian mengungkap para pelakunya? Maka kami menantang Polri untuk mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Koalisi masyarakat sipil juga menyatakan akan membentuk tim investigasi independen guna mengawal kasus tersebut. Isnur menilai langkah itu penting agar proses pengungkapan tidak berjalan lambat.
Selain itu, ia menegaskan negara harus bertanggung jawab atas perlindungan terhadap aktivis yang memperjuangkan isu kemanusiaan. Negara juga diminta memastikan Andrie mendapatkan perawatan medis terbaik.
“Seandainya Andrie butuh pengobatan yang maksimal, negara harus memfasilitasi, negara harus menjaga dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap pejuang kemanusiaan seperti Andrie,” katanya.
Sementara itu, Novel Baswedan menilai dari rekaman CCTV yang beredar terlihat adanya indikasi serangan tersebut dilakukan secara terorganisasi. Ia menyebut pelaku diduga tidak hanya dua orang yang berada di sepeda motor yang menyiramkan air keras.
“Intensinya jelas untuk membunuh atau paling tidak membuat cacat permanen karena air keras disiramkan ke area wajah. Dari pola di lapangan juga terlihat ada simbol-simbol koordinasi sehingga serangannya terorganisasi,” ujar Novel.
Ia mendesak kepolisian tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap dalang atau aktor intelektual di balik serangan tersebut.
“Saya mendukung Polri mengusut sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya supaya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menambahkan, teror terhadap Andrie sebenarnya telah terjadi sebelumnya. Menurutnya, setelah bersikap kritis terhadap revisi Undang-Undang TNI tahun lalu, Andrie sempat menerima berbagai bentuk intimidasi, mulai dari teror telepon hingga didatangi orang tak dikenal, termasuk pihak yang mengaku dari kalangan militer.
Meski demikian, Usman mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan siapa pelaku di balik serangan tersebut.
“Karena sering bersinggungan dengan militer bukan berarti pelakunya pasti tentara. Ini harus diinvestigasi secara serius. Biasanya teror seperti ini terjadi di tengah ketegangan konflik elite politik,” ujarnya.
Ia menegaskan pengungkapan kasus ini akan menjadi ujian bagi negara dan aparat penegak hukum.
“Kalau memang negara becus mengurus masalah ini, pelakunya bisa ditangkap dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Usman.
