Ingetindonesia.com,Jakarta– Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin penting dalam kerja sama dagang bilateral, termasuk di antaranya komitmen Indonesia untuk mendukung perdagangan digital lintas batas. Namun salah satu butir yang menjadi sorotan adalah kesediaan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terkait kemampuan mentransfer data pribadi WNI keluar wilayah Indonesia ke AS.
“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis ketentuan dari dokumen perjanjian dagang kedua negara yang dimuat di situs Gedung Putih, Rabu, 23 Juli 2025.
“Indonesia akan memberikan kepastian terhadap transmisi data pribadi ke AS,” sebut ketentuan tersebut.
Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kerja sama ekonomi digital kedua negara. Namun, ada kekhawatiran hal ini berpotensi membawa risiko hukum dan kerugian strategis bagi kedaulatan data Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dari pemerintah mengenai bagaimana hal seputar transfer data pribadi WNI ini akan diharmonisasikan dengan regulasi dalam negeri.
Sementara itu, kesepakatan dagang dalam dokumen US-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade ini menawarkan akses pasar luas yang sebelumnya hampir mustahil bagi produk-produk ekspor AS ke Indonesia, serta mencerminkan pendekatan baru pemerintahan Trump dalam perdagangan berbasis asas resiprokal.
Indonesia akan menerapkan tarif timbal balik sebesar 19 persen atas produk-produk AS-angka yang setara dengan perlakuan dagang yang diberikan Indonesia ke mitra lain. Sebagai imbalannya, Indonesia sepakat untuk membuka hampir seluruh sektor industrinya bagi produk-produk Amerika.
Kesepakatan tersebut tidak hanya menyasar tarif impor, tetapi juga merombak berbagai hambatan non-tarif yang selama ini dianggap menghambat penetrasi produk AS di pasar Indonesia.
