Ingetindonesia.com,MERAUKE — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai capaian pembangunan di Papua sekaligus mengevaluasi program yang masih perlu diperbaiki agar semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Peneliti Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Fathan Putra Mardela, mengatakan pembangunan di Papua dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang patut diapresiasi. Pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, peningkatan akses layanan publik, serta berbagai program pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat kemajuan Papua.
Namun, Fathan menilai pembangunan tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya program yang telah dilaksanakan. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan benar-benar terlibat dan merasakan manfaatnya.
“Pembangunan yang sudah berjalan tentu harus kita apresiasi. Tetapi kita juga harus terus mengevaluasi, apakah masyarakat asli Papua sudah cukup dilibatkan dan apakah pembangunan yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Fathan dalam diskusi refleksi kemerdekaan di Merauke.
Ia menegaskan masyarakat asli Papua, khususnya masyarakat adat, perlu ditempatkan sebagai subjek sekaligus pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat.
Menurut Fathan, pelibatan masyarakat harus dilakukan sejak tahap awal, mulai dari identifikasi kebutuhan, penelitian, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
“Jangan sampai masyarakat baru dilibatkan ketika program sudah berjalan. Seharusnya mereka ikut menentukan sejak awal karena merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan di wilayahnya,” ujarnya.
Fathan mengatakan pendekatan partisipatif diperlukan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya riset dan perencanaan yang matang sebelum suatu program pembangunan dilaksanakan. Setiap kebijakan, kata dia, perlu didahului kajian yang memetakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat setempat.
“Pembangunan harus berbasis data dan riset. Kita harus tahu terlebih dahulu apa masalahnya, apa kebutuhannya, siapa yang terdampak, dan seperti apa solusi yang paling tepat,” katanya.
Salah satu contoh yang disoroti Fathan adalah pembangunan sektor pertanian di Merauke. Menurutnya, perkembangan teknologi dan pengembangan kawasan pertanian merupakan langkah penting yang patut didukung.
Namun, kemajuan tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas petani asli Papua, akses terhadap teknologi, kesempatan kerja, pendampingan, serta manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Hal serupa, lanjut Fathan, juga berlaku pada sektor pendidikan dan pelayanan dasar. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut dapat diakses dan memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
Fathan turut mengajak generasi muda Papua mengambil peran dalam mengawal pembangunan melalui riset, diskusi publik, media, serta advokasi yang berbasis data.
Menurutnya, refleksi 81 tahun kemerdekaan bukan dimaksudkan untuk menafikan berbagai capaian pembangunan yang telah ada. Sebaliknya, momentum tersebut harus menjadi pijakan untuk memperbaiki berbagai hal yang masih kurang.
“Kalau kita ingin masyarakat Papua benar-benar merasakan kemerdekaan, maka pembangunan harus hadir sesuai kebutuhan mereka, melibatkan mereka, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menentukan masa depannya,” tegasnya.
Fathan menilai kemerdekaan sejati di Papua bukan sekadar ditandai dengan hadirnya pembangunan, melainkan ketika pembangunan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan berkeadilan, partisipatif, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat asli Papua menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
